Rencana pemberian bantuan tersebut tersimpul setelah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengadakan pertemuan resmi dengan pihak ADB, di Gedung Sate, Rabu (26/6/13). Dalam pertemuan itu pihak ADB diwakili Country Director ADB di Indonesia Jon D Linborg dan Economist Public Management Indonesia Resident Mission ADB, Rabin Hattari. Turut hadir juga perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Country Director ADB di Indonesia Jon D Linborg menuturkan, pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat tersebut antara lain membahas peluang dan strategi Jawa Barat untuk meningkatkan kelayakan dalam obligasi daerah melalui kajian show rating yang akan didukung oleh ADB. Selain itu, menurut dia, didiskusikan pula sejumlah kendalam pembangunan di porvinsi tersebut.
Menurut Linborg, Jabar merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pembangunan. Pihaknya mengaku yakin, situasi desentralisasi Indonesia saat ini telah membuka peluang bagi tumbuhnya inisiatif pembangunan yang sejalan dan relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
ADB melihat Pemprov Jabar sudah sangat siap menerbitkan obligasi. Terutama, dari sisi komitmen gubernur sudah kuat dengan penerbitan surat keputusan (SK) gubernur untuk menetapkan tim penerbitan obligasi. "Tim ini, sudah bekerja sejak dua tahun lalu untuk membuat obligasi,’’ kata Economist Public Management Indonesia Resident Mission ADB, Rabin Hattari.
Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh aktivitas investasi yang kuat dan perdagangan lintas-kawasan yang terus meningkat.
Dengan pendapatan asli daerah sekitar 77% dari total pendapatan daerah pada 2012, Jabar memiliki sumberdaya lokal yang kuat dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 40%.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan menuturkan, ADB selama ini telah berperan penting dalam berbagai upaya lintas pemangku kepentingan untuk membangun Jawa Barat.
"Jawa Barat selalu menyambut baik dukungan dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman kuat sebagaimana yang dimiliki ADB," ungkap Heryawan.
Aher mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, seperti angka pengangguran yang tinggi dan infrastruktur yang belum memadai. Apabila tidak ditangani secara baik, hal-hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jabar.
Terkait rencana penerbitan obligasi daerah karena Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun untuk pembangunan infrastuktur, sementara APBD Jabar hanya sebesar Rp 14 triliun dan tidak semuanya untuk infrastruktur.
Gubernur Ahmad Heryawan menargetkan pada 2014, penerbitan obligasi tersebut sudah dapat dilakukan. "Kami akan menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan obligasi. Di akhir 2013, perencanaan dan persyaratan administrasi selesai sehingga 2014 sudah bisa dipakai. Proyeknya yang bisa balik kembali sebagai pendapatan seperti tol, bandara, atau monorail,” kata Heryawan optimistis. (don)
0 komentar:
Posting Komentar