Gubernur Jabar Minta Semua Pihak Hormati Keputusan Dewan Pengupahan

(SJO, BEKASI) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta para pejabat terkait, baik pusat maupun daerah untuk berhati-hati dalam membuat komitmen soal pengupahan dengan para pekerja maupun serikat pekerja. Karena pengupahan sudah ada mekanismenya melalui dewan pengupahan. Dengan demikian semua pihak komitmen menghormati putusan dewan pengupahan.  Hal itu dikatakannya dalam Round Table Discussion bertema "Pengamanan Obyek Vital dan Stabilitas Tenaga Kerja Berdasarkan Inpres No 2/2013".

"Saat kita sepakat bahwa masalah pengupahan melalui proses dan pembahasan di dewan pengupahan. Maka semua pihak harus komitmen dan menghormati apa yang sudah diputuskan dewan pengupahan. Jangan sampe putusan dewan pengupahan bubar atau batal hanya karena kesepakatan di luar dewan pengupahan ataupun pernyataan sepihak," ungkap Heryawan di hadapan hadirin yang memadati President Executive Club, jl Niaga Raya, Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (16/7).

Menurut Heryawan berkumpulnya para pihak terkait dengan ketenagakerjaan dan pengamanan saat ini, sejatinya  harus bisa menghadirkan solusi penanganan masalah ketenaga kerjaan. Apalagi saat ini 35 persen lebih Kawasan Industri (KI) dan 50 persen industri manufaktur yang ada di Indonesia  beroperasi di Jawa Barat. "Sehingga tepat kalau acara diskusi yang menghadirkan para pejabat terkait ketenagakerjaan dan pengamanan obyek vital dilakukan di Bekasi Jawa Barat," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Dirjen PHI dan Jamsostek Irianto Simbolon,Kapolda Jabar Suhardi Alius, Kapolda Metro Jaya Putut Eko Bayuseno, Kapolda Banten, Kadis Indag Jabar Ferry Sofyan, Kadisnaker Jabar Widyatmoko, Ka BKPPW II Dedy Mulyadi, Kasatpol PP Jabar Hariyadi dan Bupati Bekasi. Hadir pula sejumlah asosiasi dan para pengusaha yang ada di sejumlah Kawasan Industri (KI) di Kabupaten Bekasi.(Slr)