Wagub Demiz Apresiasi Program Pemberdayaan PKL

(SJO, BOGOR) -Wagub Deddy Mizwar menyambut baik program pemberdayaan PKL yang saat ini dikembangkan Kementrian UMKM. "Sehingga keberadaan PKL sebagai pelaku ekonomi tidak lagi dipandang sebelah mata serta menimbulkan polemik dalam penataan kota, tapi dengan program kemitraan, PKL ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah serta dunia usaha.

Hal demikian dikemukakan wagub Demiz ketika memberikan sambutan saat pembukaan Food Safety City yang berlokasi di Zona PKL Bina Marga Kota Bogor Timur, Rabu (11/9) sore.

PKL merupakan pelaku usaha sektor informal dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia, juga di Jawa Barat. Upaya penataan sarana usaha bagi PKL ini akan dijadikan contoh yang baik dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi potensi daerah yang mendongkrak perekonomian daerah, ujar Deddy

"Saya yakin dan percaya, jika PKL diperhatikan akan berperan untuk mempercantik perkotaan, bahkan menjadi sektor promosi pariwisata daerah" harap Deddy.

Pada kesempatan tersebut Deddy juga berpesan agar Pemda Kota Bogor senantiasa meningkatkan pengawasan kepada aparat terkait, guna mengantisipasi pelanggaran di lapangan, seperti pungutan liar serta tindakan represif kepada PKL. "Tugas kita bersama untuk melindungi PKL disamping melakukan penertiban dan penataan PKL" pungkas Deddy.

Pemerintah dalam SKB Tiga Menteri antara Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM tentang Sinergi Program pengembangan Ekonom dan Penataan Lingkungan perkotaan melalui penguatan usaha mikro, istilah Pedagang Kaki Lima telah diubah menjadi Pedagang Kreatif Lapangan tetap disingkat PKL.
Mengefektifkan program pemberdayaan usaha mikro yang dimiliki oleh masing-masing kementerian, pemerintah daerah dan swasta.

Melalui sinergitas program pemberdayaan PKL tersebut kementrian terkait melakukan fasilitasi sarana usaha produktif, bimbingan teknis, pelatihan kewirausahaan. Sementara peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM yaitu dengan menetapkan kebijakan yang  meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. (bgr)