Data Kerusakan Hutan Jabar Simpang Siur

(SJO, BANDUNG).- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar mengaku data kawasan hutan lindung dan kerusakannya alam Jabar masih simpang siur. Akibatnya, Pemerintah Provinsi Jabar tak bisa melakukan langkah efektif dalam melindungi kelestarian alam yang dimiliki.

Demikian dikatakan Deddy seusai menghadiri gelar perkara publik "Bisnis Tambang Perhutani Berkedok Reklamasi dan Rehabilitasi" yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kamis (5/9/2013).

"Data kawasan lindung dan kerusakan hutan berbeda-beda antara dinas kehutanan dan penggiat lingkungan, karena kontraproduktif lebih baik kita kembali data ulang lagi ke nol," ujarnya.

Simpang siurnya data tersebut, kata Deddy, membuat pendekatan dan bagiamana mengatasi persoalan tersebut terkendala. "Harus ada pendataan yang sama sehingga kita bisa tahu dari mana mesti membenahinya," ucapnya.

Dengan adanya kesamaan data, Deddy menyatakan pengawasan terhadap praktik perusakan lingkungan bisa dilakukan.

Dikatakannya, penyebab terjadinya kesimpangsiuran data hutan lindung dan kerusakan lingkungan di Jabar dikarenakan pendekatan teknologi pendataan yang berbeda.

Terkait pengetatan izin penambangan, Deddy mengatakan, pemerintah daerah ikut dalam mengeluarkan perizinan. "Kadang izin dikeluarkan dari kabupaten," tuturnya.

Oleh sebab itu, Deddy menyatakan perlunya permasalahan kerusakan lingkungan Jabar diangkat menjadi isu nasional.

"Banyak isu lingkungan yang harus dibahas dan ditanggulangi bersama," katanya.

Deddy menyatakan akan melakukan pertemuan bersama forum koordinasi pimpinan daerah untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam gelar perkara itu, dia menegaskan mendukung penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan di KPH Bogor. (R22/pro)